PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
TERHADAP PENINGKATAN KORUPSI
(Studi Kasus: Indonesia dan India)
Ester Magdalena, Budi Erianda, Cris Tefanus
Christopher Mario, Widi Yogo
Akuntansi, Universitas Gunadarma
ABSTRAK
Salah satu prioritas dalam membangun perekonomian yang dikemukakan Indonesia adalah pengawasan seluruh kegiatan keuangan negara atau berkurangnya tindak pidana korupsi. Dari tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencapai indeks 3,62 Pada tahun 2009. Hal ini menyebabkan tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia masih dalam taraf yang tinggi. Data Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang negatif diikuti dengan peningkatan pada tingkat korupsi dari periode sebelumnya, begitu pula sebaliknya. Tingkat korupsi di Indonesia memiliki trend yang cenderung terus meningkat.
Data India berbanding terbalik dengan Indonesia, menunjukkan bahwa pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang positif diikuti dengan penurunan pada tingkat korupsi dari periode sebelumnya yang mencapai indeks 2,8 pada tahun 2009. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Hal ini diduga karena adanya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mengawasi dan menjangkau seluruh kegiatan yang berpotensi terjadinya korupsi.
Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Korupsi, Pemerintah
ABSTRACT
One of the priorities put forward in building the economy of Indonesia is monitoring all financial activities of the state or reduced corruption. From the level of utilization of Information and Communication Technology index reaching 3.62 in 2009. This causes the level of corruption in Indonesia is still in a high level. Indonesia data shows that the growth of Information and Communication Technologies negative followed by an increase in the level of corruption from the previous period, and vice versa. The level of corruption in Indonesia has a trend which tends to increase.
Indian data is inversely proportional to Indonesia, showed that the growth of ICT in a positive followed by a decrease in the level of corruption from the previous period which reached 2.8 in the year 2009 index. The results showed that the growth of ICT influence on the level of corruption in a country. This was allegedly due to the utilization of Information and Communication Technology to monitor and reach all the activities that have the potential for corruption.
Keywords: Information Technology and Communications, Corruption,
Government
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Korupsi adalah tantangan yang berkembang untuk sektor usaha baik di negara berkembang dan industri. Seluruh negara di dunia terus berupa dalam memberantas korupsi. Negara-negara miskin dan rentan paling menderita berbagai akibat korupsi. Hasil temuan ini menandakan harus adanya upaya-upaya yang lebih besar dilakukan terhadap pemerintahan di seluruh dunia.
Negara-negara maju terus mengembangkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik dalam instansi pemerintahan, bidang pendidikan, bidang lingkungan maupun di bidang lainnya. Sementara negara berkembang bahkan negara miskin masih jauh tertinggal dalam upaya penyediaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menekan tingkat korupsi.
Indonesia dan India memiliki beberapa persamaan dalam latar belakang, diantaranya: Indonesia dan India termasuk dalam jumlah penduduk tertinggi di dunia, dalam segi perekonomian Indonesia dan India masih dalam taraf negara berkembang serta latar belakang kebudayaan. Indonesia dan India telah memiliki hubungan yang harmonis dan unik bahkan sejak zaman kuno (BALI, RISTEK.go.id).
Hubungan baik yang telah terjalin menjadi dukungan yang positif bagi India dan Indonesia untuk menjalin kerja sama efektif di bidang riset dan iptek. Indonesia dan India memiliki pandangan yang sama terhadap strategisnya kerja sama di bidang riset dan Iptek. Salah satu bidang prioritas kerjasama diantara kedua negara adalah Teknologi Infomasi dan Komunikasi.
Perumusan Masalah
Kesiapan pemerintah yang harus ditekankan dalam menyiasati ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam pemerintahannya. Bukan hanya mampu menyediakan, pemerintah juga harus mampu memanfaatkan TIK tersebut dalam berbagai aspek kegiatan pemerintahan yang dapat menunjang penurunan tingkat korupsi di negara tersebut. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
- Apakah Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap perubahan tingkat korupsi?
- Apakah ada persamaan hubungan dan pengaruh dalam setiap negara yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menekan tingkat korupsi?
TUJUAN
Dari perumusan masalah yang diterapkan, maka tujuan observasi ini:
- Menganalisis pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap perubahan tingkat korupsi.
- Menganalisis apakah ada persamaan hubungan dan pengaruh dalam setiap negara yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi untuk menekan tingkat korupsi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Global Information Technology Report (GITR) dan Corruption Perception Index (CPI) . Data peringkat korupsi diperoleh dari CPI untuk periode 2005-2009, sedangkan data peringkat Teknologi Informasi dan Komunikasi diperoleh dari GITR untuk periode 2005-2009. Laporan teknologi global merupakan perhitungan hasil survey kesiapan indeks diurut dari skor tertinggi sampai terendah. Perhitungan skor untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Korupsi memiliki rentang 0-10. Rentang skor bagi TIK, yaitu: mendekati 0 = semakin buruk, 10 = semakin baik. Rentang skor bagi korupsi, yaitu mendekati 0 = dipersepsikan sangat korup, 10 = sangat bersih. Data yang digunakan dalam analisis kuantitatif merupakan data
time series tahunan dari tahun 2005 – 2009.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah mengolah dan memproses informasi dalam konteks social yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana implikasinya agar dapat menguntungkan secara individual dan masyarakat secara keseluruhan tidak didifinisikan secara lebih khusus. (Eric Deason 1991; Harper Collins Publishers, Dictionary of Information Technology; Glasgow:UK)
Secara umum, korupsi biasanya digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-sumber kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Rose-Ackerman 1978; Moodie 1980; Andvig et al 2000: 11;Huther & Syah 2000: 1).
Korupsi dipandang sebagai penyimpangan perilaku dari tugas-tugas normal pejabat publik atau pelanggaran terhadap aturan untuk melayani kepentingan pribadi, termasuk penyuapan, nepotisme, dan penyelewengan (1999,
dikutip dalam Moran : 569-587 )
Laporan Teknologi Informasi Global
Transparency International adalah salah satu dari sedikit organisasi masyarakat sipil terlibat dalam penyusunan dua perjanjian internasional besar yang meningkatkan kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengurangi korupsi lintas batas: Konvensi PBB melawan Korupsi dan Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. It was also closely involved in establishing the OECD’s Anti-Bribery Convention. Ia juga terlibat dalam mendirikan Anti-Suap OECD Konvensi (Transparency International).
Prestasi utama TI adalah telah menempatkan korupsi tepat dalam agenda politik di banyak negara di seluruh dunia. TI telah berhasil menghasilkan tekanan politik untuk reformasi substantif di seluruh dunia. Beberapa pencapaian ini dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumen terpisah. Internasional, pendekatan korupsi telah berubah secara dramatis. Sementara korupsi sangat banyak masalah tabu di awal 1990-an, sebagian berkat upaya TI, sekarang ada beberapa konvensi internasional penting yang berlaku, terutama OECD Konvensi Anti-Suap. TI memainkan peran penting dalam membangun jaringan independen dari nara sumber dan dalam mengembangkan basis pengetahuan yang kokoh bagi mereka yang serius memerangi korupsi.
Global Information Technology Report (GITR) menunjukkan bahwa Indonesia skornya meningkat selama periode 2005 – 2009. Pada tahun 2007 Indonesia menempati peringkat 62 dengan skor 3,59; tahun 2008 menempati peringkat 76 dengan skor 3,60 dan tahun 2009 menempati peringkat 83 dengan skor 3,62. Selama periode 2005 – 2009 laporan teknologi informasi global tertinggi dicapai pada tahun 2009 yaitu dengan skor 3,62 dan terendah pada tahun 2005 yaitu dengan skor 3,52.
Tabel 1. Skor Teknologi Informasi dan Komunikasi
|
Tahun / Negara |
Indonesia |
India |
|
2005 |
3,52 |
3,87 |
|
2006 |
3,57 |
4,02 |
|
2007 |
3,59 |
4,06 |
|
2008 |
3,60 |
4,06 |
|
2009 |
3,62 |
4,03 |
Sumber : Global Information Technology Report
Sedangkan pada India, Global Information Technology Report menunjukkan bahwa negara tersebut peringkatnya menurun selama periode 2007 – 2009. Pada tahun 2007 India menempati peringkat 44 dengan skor 4,06; tahun 2008 menempati peringkat 76 dengan skor 4,06 dan tahun 2009 menempati peringkat 83 dengan skor 4,03. Selama periode 2005 – 2009 laporan teknologi informasi global tertinggi dicapai pada tahun 2007 dan 2008 yaitu sebesar 4,06 dan terendah pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,87.
Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan untuk membedakan kemampuan kedua Negara dalam usaha mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kesiapan pemerintah mengembangkan ICT. Penilaiannya yaitu: Prioritas pemerintah dalam pengembangan ICT, Kemampuan Pemerintah dalam pengadaan produk teknologi canggih dan Pentingnya visi pemerintah mengenai ICT untuk masa depan (Gambar 1.)
Faktor lain dalam penentu perbedaan tingkat kemampuan pemerintah Indonesia dengan pemerintah India dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Penggunaan ICT oleh Pemerintah. Penilaiannya yaitu: Keberhasilan pemerintah dalam mempromosikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan online pemerintah indeks, Penggunaan dan efisiensi ICT dalam pemerintahan dan Kehadiran ICT di instansi pemerintah (Gambar 2.)
Gambar 1. Perbandingan Kesiapan Pemerintah dalam Penggunaan ICT
Gambar 2. Perbandingan Penerapan Penggunaan ICT dalam Pemerintah
Indeks Persepsi Korupsi
Indeks Persepsi Korupsi pertama kali diluncurkan pada tahun 1995. CPI (Corruption Perception Index) mencatat peringkat negara-negara dalam hal sejauh mana korupsi dianggap ada di antara pejabat publik dan politisi. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen. Survei merangkul persepsi pelaku bisnis, masyarakat umum dan analis negara. . CPI didisain untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. Karena itu, CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara.
Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku di departemen-departemen atau kantor-kantor publik, baik politikus dan pejabat, yang secara tidak wajar dan tidak sah / menurut hukum, menirukan diri atau memperkaya kerabatnya (keluarga dan sahabat handai), dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka. Kriteria yang digunakan untuk sampai pada skor termasuk yang terkait dengan pertanyaan persepsi seperti pemerintah kemampuan untuk menghukum dan mengandung korupsi, transparansi, akuntabilitas dan korupsi di sektor publik; tingkat korupsi; pelaksanaan-korupsi inisiatif anti, dan dorongan dari para pejabat korup.
Tabel 2. korupsi di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan ke arah positif, mengalami kenaikan skor di tahun 2008 dan 2009 sebesar 2,6 dan 2,8. Sementara di India mengalami penurunan pada tahun 2008 dengan skor 3,4 dan mengalami stagnan pada tahun 2009.
Tabel. 2. Skor Indeks Persepsi Korupsi
|
Tahun / Negara |
Indonesia |
India |
|
2005 |
1,9 |
3,1 |
|
2006 |
2,2 |
3,3 |
|
2007 |
2,3 |
3,5 |
|
2008 |
2,6 |
3,4 |
|
2009 |
2,8 |
3,4 |
Sumber : Corruption Perception Index
Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibangga-banggakan karena: 1. Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup. 2. Perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan. Walaupun India mengalami penurunan pada tahun 2008,
namun skor india masih lebih baik dibandingkan skor Indonesia.
Uji Koefisien
Uji koefisien yang digunakan adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasi Tujuan dari uji korelasi untuk menganalisis apakah antara tingkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tingkat korupsi terdapat hubungan, baik saling berhubungan, saling mempengaruhi dan seberapa besar tingkat hubungannya. Teknologi Informasi dan Komunikasi dianggap sebagai variabel independen (variabel bebas), sedangkan Indeks Persepsi Korupsi dianggap sebagai variabel dependen (variabel tak bebas).
Model yang digunakan adalah:
r =
dimana:
r = koefisien korelasi,
r2 = koefisien determinasi,
n = jumlah sampel,
x = variabel independen,
y = variabel dependen.
Tabel 3. Uji Koefisien Data Indonesia
|
Teknologi Informasi & Komunikasi (X) |
Indeks Persepsi Korupsi (Y) |
(X)2 |
(Y)2 |
(XY) |
|
3,52 |
1,9 |
12,3904 |
3,61 |
6,688 |
|
3.57 |
2,2 |
12,7449 |
4,84 |
7,854 |
|
3,59 |
2,3 |
12,8881 |
5,29 |
8,257 |
|
3,60 |
2,6 |
12,96 |
6,76 |
9,36 |
|
3,62 |
2,8 |
13,1044 |
7,84 |
10,136 |
|
17,9 |
11,8 |
64,0878 |
28,34 |
42,295 |
Tabel 4. Uji Koefisien Data India
|
Teknologi Informasi & Komunikasi (X) |
Indeks Persepsi Korupsi (Y) |
(X)2 |
(Y)2 |
(XY) |
|
3,87 |
3,1 |
14,9769 |
9,61 |
11,997 |
|
4,02 |
3,3 |
16,1604 |
10,89 |
13,266 |
|
4,06 |
3,5 |
16,4836 |
12,25 |
14,21 |
|
4,06 |
3,4 |
16,4836 |
11,56 |
13,804 |
|
4,03 |
3,4 |
16,2409 |
11,56 |
13,702 |
|
20,04 |
16,7 |
80,3454 |
55,87 |
66,979 |
Tabel 5. menunjukkan bahwa hasil koefisien korelasi data Indonesia sebesar 95% yang berarti hubungan antara tingkat Teknologi Informasi dan komunikasi dengan tingkat korupsi sangat kuat dan bersifat searah. Hasil koefisien determinasi sebesar 91% yang berarti Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tingkat korupsi di Indonesia berpengaruh sangat besar.
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Data Indonesia dan India
|
Indonesia |
India |
||
| Koefisien Korelasi |
0,95 |
Koefisien Korelasi |
0,95 |
| Koefisien Determinasi |
0,91 |
Koefisien Determinasi |
0,89 |
Hasil dari uji koefisien korelasi di India menunjukkan hubungan antara tingkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tingkat korupsi kuat dan bersifat searah sebesar 95%. Sedangkan hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tingkat korupsi di India berpengaruh rendah sebesar 89%. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi pada India rendah akibat tidak adanya penurunan skor korupsi pada tahun 2009.
Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia sangat berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, sedangkan peningkatan atau penurunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di India hanya berpengaruh kecil terhadap tingkat korupsi. Artinya ada faktor lain yang berpengaruh besar terhadap perubahan tingkat korupsi di India. Indikator lain yang diduga berpengaruh dan dapat mengurangi tingkat korupsi adalah kekuatan hukum yang tegas serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermoral baik.
Hasil uji koefisien membuktikan adanya hubungan antar variabel yang bersifat searah. Semakin tinggi skor tingkat Teknologi Informasi dan Komunikasi suatu negara, maka akan semakin tinggi pula skor tingkat korupsi yang berarti tingkat korupsi akan
menurun.
KESIMPULAN
Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif dalam menekan tingkat pertumbuhan korupsi baik di Indonesia serta di India. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia belum terlihat dimanfaatkan secara maksimal yang terlihat dari rendahnya skor Corruption Perception Index disertai rendahnya Global Information Technology Report dibanding di India.
Hasil analisa menyatakan bahwa ada perbedaan hubungan dan pengaruh antara negara Indonesia dengan negara India akibat perbedaan fluktuasi antar variabel. Terlihat bahwa adanya persamaan dari sifat hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap tingkat Korupsi, yaitu searah.
DAFTAR PUSTAKA
1) Global Information Technology Report.. “Compare 2 Countries.” Available from: URL: http://www.networkedreadiness.com/gitr/main/analysis/ headtoheadint.cfm ; 2010.
2) Corruption Perception Index. “Indeks Persepsi Korupsi” Available from: URL: http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http:// www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/ ; 2007 – 2009.
3) Ackerman, S.R. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform,Cambridge: Cambridge University Press; 1999.
4) Raghunandan. “Perangi Korupsi Lewat Dunia Maya.” Available from: URL: http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=68279 ; 2010.
5) Redaksi Harian Global. 2010. “INDEKS PERSEPSI KORUPSI – Somalia Negara Terkorup Sedunia.” Available from: URL: http://www.harian-global.com/ /ndex.php?option=com_content&task=view&id= 48786&Itemid=55
6) Mulyono, Sri. Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
7) Drs. Husein Umar, SE., MM., MBA., Riset Akuntansi Dilengkapi dengan panduan membuat skripsi dan empat bahasan kasus bidang Akuntansi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
8) Engineeringtown. “Revitalisasi Kerja Sama Iptek Indonesia-India .” Available from: URL: http: //www.engineeringtown.com/home/ teachers/index.php?option=com_ content&view=article&id=538:revitalisasi-kerja-sama-iptek-indonesia-india-&catid= 38:berita&Itemid=18 ; 2010.
9) Eric Deason; Harper Collins Publishers, Dictionary of Information Technology; Glasgow:UK ; 1991.
10) Global Information Technology Report.. “The Networked Readiness Index rankings.” http://www.networkedreadiness.com/gitr/main/previous/ ; 2007 – 2009.
11) Moran, J. ‘Patterns of corruption and development in East Asia’, Third World Quarterly; 1999; Vol. 20 No 3, pp. 569-587.
Alena19's Blog 
Leave a comment