Kasus Sengketa Pajak

Kita harus tahu dahulu apa yang dimaksud dengan pajak..

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.(http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak)

Kasus sengketa pajak di Indonesia cukup memprihatinkan, sebab faktanya bukan hanya perusahaan swasta saja yang melakukan penunggakan pajak, tetapi BUMN pun juga melakukan penunggakan pajak.

Penyelesaian sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Sengketa pajak perlu diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana, serta memberi kepastian hukum. Upaya ini sangat penting terlebih dari sisi ekonomi, pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga badan peradilan pajak menjadi suatu lembaga strategis, untuk menyelesaikan sengketa pajak tersebut. Mengenai hal ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada tanggal 12 April 2002 untuk menggantikan UU No.17/1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak/BPSP. Jadi, sekarang sengketa perpajakan diselesaikan melalui pengadilan pajak. (http://skripsi.unila.ac.id/2009/07/21/sistem-penyelesaian-sengketa-pajak-melalui-peradilan-pajak/)

Lebih dari 1.000 perkara pajak menumpuk di Mahkamah Agung, sementara sebanyak 9.400 perkara masih menggunung di Pengadilan Pajak. Pengusaha mensinyalir penumpukan itu karena terbatasnya Hakim Agung Pajak, yakni hanya satu orang, Widayatno Sastro Hardjono. “Kalau hakim agung cuma satu sedangkan tren perkara pajak selalu menumpuk di MA untuk peninjauan kembali (PK),” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010. (http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/02/10/1-000-perkara-pajak-menumpuk-di-ma/)

Terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara jumlah Hakim Agung Pajak dengan jumlah sengketa pajak yang terus mengalami peningkatan. Sengketa yang terus bertambah ini, menyebabkan hambatan bagi iklim investasi terhadap perusahaan yang bersengketa dan berpengaruh besar terhadap pendapatan negara.

Kasus sengketa pajak masih terus menjadi hal yang sangat lambat dalam pemecahan permasalahannya, proses pemeriksaan yang panjang terhadap perusahaan yang bersengketa juga menjadi masalahnya. Perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk menambah jumlah Hakim Agung Pajak serta lebih menegaskan hukum terhadap kasus sengketa pajak yang ada di Indonesia guna mengurangi kerugian negara terhadap pendapatn melalui pajak.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: